Selasa, 28 Oktober 2014 - 10:31:26 WIB
Rapat Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Sekretariat - Dibaca: 164486 kali

Rapat evaluasi kegiatan APBN Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB dilaksanakan pada hari senin tanggal 20 Oktober 2014 bertempat di Aula Sekretariat. Kegiatan rapat dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Bakorluh dan dihadiri oleh Kepala Bapelluh Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, Kepala Tata Usaha, Kepala Bidang Pertanian, Kepala seksi Kehutanan, dan Seluruh Penyuluh yang ada di Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB.

Rapat evaluasi ini dibuka langsung oleh Ibu Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi NTB dengan beberapa penjelasan antara lain :

  1. Rapat evaluasi kali ini merupakan rapat Evaluasi Triwulan III sedangkan untuk triwulan IV rencananya akan dilaksanakan pada bulan Januari di karenakan pada bulan Desember sama-sama diketahui bahwa volume pekerjaan meningkat. Beberapa kesepakatan di Balai Diklat Pertanian yang menjadi perhatian untuk di refresh kembali adalah mengenai : (1) SK Bupati/Walikota tentang Registrasi Kelompoktani; (2) Pelaksanaan Posko Pembangunan P2BN; (3) Kesepakatan Sembalun yaitu mengenai peningkatan kelas kemampuan kelompok dan; (4) Database penyuluhan terkait pelaksanaan kegiatan di tahun 2015;
  2. Registrasi dan validasi data kelompok yang ada di Kabupate/Kota, Kepala Sekretariat Bakorluh dengan hormat meminta untuk segera di selesaikan, ini terkait dengan Dinas Pertanian sebagai SKPD pengguna dalam hal dana aspirasi yang ditujukan kepada kelompoktani sehingga data kelompoktani harus benar-benar valid.
  3. Pada tahun 2015 sebagian besar kegiatan yang ada di Provisi yang berasal dari dana APBD akan di serahkan ke Kabupaten/Kota salah satunya adalah kegiatan pelatihan dan juga pada tahun 2015 semua BPP/BP3K akan mendapatkan dana operasional untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang ada di BPP/BP3K;
  4.  Honor THL-TB PP di transfer oleh Bendahara di Bakorluh Provinsi NTB ke PUMK Kabupaten/Kota paling lambat tagl 5 bulan berikutnya, sedangkan untuk BOP PNS dan THL-TB PP di transfer paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
  5. Kepada Kabupaten yang mendapatkan Demplot alternative temabakau untuk terus dikawal perkembangannya karena pada tanggal 12 November 2014 akan diadakan ekspose hasil kajian/demplot yang melibatkan Perguruan Tinggi dan LSM;
  6. Mengenai laporan pelaksanaan kegiatan yaitu antara lain: P2BN, pengembangan Posko P2BN, SL-PTT dan luas SL-PTT diharapkan agar disampaikan kepada Bakorluh minimal semester I;
  7. Untuk PUMK Kabupaten/Kota untuk lebih aktif menyelesaikan SPJ dan mengkonsultasikan dengan Bakorluh Provinsi sehingga pencapaian realisasi bisa meningkat.

 Selanjutnya masing-masing kepala bapeluh atau yang mewakili menyampaikan hasil perkembangan pelaksanaan kegiatan APBN, antara lain :

  1. 1.    Kota Bima
    1. Realisasi anggaran APBN sampai bulan September 2014  sebesar 61,16%;
    2. Sebagian besar kegiatan sudah dilaksanakan akan tetapi pencairan dana yang belu terkait permasalahan SPJ dll;
    3. Untuk tahun 2015 diharapkan kepada semua Kabupaten/Kota untuk menyepakati jadwal kegiatan sehingga kegiatan APBN bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah ada;
    4. Untuk registrasi kelompoktani agar disepakati lebih dahulu mengenai judul SK, masa kepengurusan dll;
    5. Registrasi kelompoktani sebaiknya bekerjasama dengan BAdan Pusat Statistik yang ada di masing-masing kabupaten/kota;
    6. Buruhtani menjadi persoalan dalam penerapan teknologi jajar legowo.

 

 

  1. 2.    Kabupaten Sumbawa Barat
    1. Secara keseluruhan menginventarisasi semua jenis kelompoktani apakah sektor peternakan, perkebunan dan sebagainya;
    2. SK Bupati/Walikota berlaku setahun sama halnya dengan penialaian kelas kemampuan kelompoktani.

 

  1. 3.    Kabupaten Sumbawa
    1. Realisasi dana dekonsentrasi untuk Kabupaten Sumbawa per 30 September 2014 67,58%;
    2. Registrasi Kelompoktani dan Gapoktan dilaksanakan setiap setahun sekali;
    3. Untuk Kabupaten Sumbawa sudah diajukan anggaran untuk penilaian kelompoktani sebesar Rp. 2000,-/kelompoktani;

 

  1. 4.    Kabupaten Lombok Timur
    1. Perlu disepakati acuan penempatan penyuluh serta acuan pementukan kelompoktani

 

  1. 5.    Kabupaten Lombok Tengah
    1. Realisasi dana dekonsentrasi untuk Lombok Tengah per September 2014 sebanyak 64%;
    2. Kendala dalam peng SPJan adalah dana yang berasal dari Provinsi diteruskan langsung ke Kecamatan sehingga SPJ dari Kecamatan agak tersendat;
    3. Arus kas disesuaikan dengan jadual tanam sehingga pelaksanaan di lapangan tidak terhambat;
    4. Apabila ada kegiatan yang di rasionalisasi diharapkan agar infimasi tersebut segera disamapaikan ke tingkat lapangan sehingga tidak terjadi salah informasi di tingkat lapangan;
      1. Untuk kegiatan pengawalan demfarm kedelai dan jagung tidak bisa di laksanakan karena tidak ada kegiatan demfarm jagung dan kedelai di Kabupaten Lombok Tengah.
  2. 6.    Kota Mataram
    1. SK Walikota sudah selesai dan akan ditanda tangani pada acara rembug tani yang akan dihadiri oleh 1000 petani dan akan di buka oleh Walikota Mataram;
    2. Realisasi anggaran dana dekonsentrasi di Kota Mataram per 30 September 2014 sebanyak 70%.

 

  1. 7.    Kabupaten Bima
    1. Realisasi anggaran dana dekonsentrasi di Kabupaten Bima per 30 September 2014 sebanyak 28,08%;
    2. Salah satu kendala yang dihadapi dalam realisasi anggaran adalah dalam hal peng SPJan.

 

Setelah pemaparan dari Kabupaten/Kota selanjutnya adalah tanggapan atau arahan dari Kepala Sekretariat Bakorluh yang juga bisa menjadi resume rapat evaluasi hari ini antara lain :

  1. Formulasi penyusunan database kelompoktani yang dituangkan dalam SK Bupati/Walikota untuk tahun 2015 agar diseragamkan, sementara bagi kabupaten/kota yang belum menyelesaikan SK Bupati/Walikota mengenai registrasi kelompoktani agar menyesuaikan dengan Kabupaten/Kota yang telah selesai menyusun dan ditegaskan untuk diselesaikan pada tahun 2014;
  2. Realisasi penyerapan anggaran dana dekonsentrasi sampai dengan Triwulan III masih rendah sehingga diharapkan kepada kabupaten/kota untuk melakukan percepatan di Triwulan IV sehingga semua kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik;
  3. 2 bulan kedepan Bakorluh akan mengadakan Pelatihan Peningkatan Kelembagaan Petaniyang akan diadakan di Kabupaten/Kota Masing-masing 3 angkatan yaitu Pertanian, Perikanan dan Kelautan dilaksanakan secara pararel, serta akan mendapatkan bantuan papan nama kelompok dan buku-buku administrasi;
  4. Evaluasi Pasca Diklat untuk dikawal secara seius oleh Kabupaten/Kota sehingga output Diklat yang direncanakan bisa terealisasi dilapangan;
  5. Aliran kas kegiaan dana dekonsentrasi pada tahun 2015 menjadi perhatian semua Kabupaten/Kota sehingga semua kegiatan sudah terjadwal sesuai dengan kondisi di lapagan;
  6. Bapeluh Kabupaten/Kota supaya mengidentifikasi penyuluh swadaya yang berada di wilayah masing-masing dan selanjutnya di buat Surat Keputusan Kepala Bapeluh Kabupaten/Kota.    


0 Komentar :